Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ/2008 TENTANG PENATAUSAHAAN NOMOR REKENING KAS NEGARA q.q. PBB PADA BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN TABEL RELASI UNTUK BANK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kebutuhan akan tertib administrasi dan pengawasan penerimaan PBB, khususnya terkait dengan TP Elektronik, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK UNTUK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Pajak dengan PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Hasil Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 33/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ/2008 TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN STRUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) ATAU BUKTI PEMBAYARAN PBB LAINNYA DARI FASILITAS TEMPAT PEMBAYARAN PBB (TP) ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Pajak dengan beberapa perbankan tentang Penerimaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2008 TENTANG PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR KE-2 DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KANWIL DJP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat 4309/PB/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penghentian Pengiriman Surat Setoran atau BPN Penerimaan Perpajakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2008 TENTANG PENEGASAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2008 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 45/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 45/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN DAN PEMONITORAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 45/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ/2008 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan upaya DJP dalam mendukung terciptanya “good governance” maka prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 152/PJ/UP.90/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 152/PJ/UP.90/2008 TENTANG PENGATURAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2008 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 152/PJ/UP.90/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KM.1/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 07 SEPTEMBER 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KM.1/2008