Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.03/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.03/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.04/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.04/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KM.1/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 MARET SAMPAI DENGAN 15 MARET 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KM.1/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ/2009 TENTANG REVISI RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTBTAHUN ANGGARAN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, bersama ini disampaikan revisi rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2009 dengan penjelasan sebagai berikut : Revisi rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali Sektor Pertambangan Migas) dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 23/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 24/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 24/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 24/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu mengatur kembali tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ/2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 24/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2009