Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 36/PJ/2011 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pencairan piutang pajak tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, diperlukan pelaksanaan penagihan yang terencana, intensif, dan profesional sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan prioritas dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 36/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 39/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 39/PJ/2011 TENTANG RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi berbasis profil Wajib Pajak (WP) dan sehubungan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak tentang rasio pembetulan Surat Pemberitahuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 39/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 38/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 38/PJ/2011 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah, bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut : I. PENGAWASAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) 1. Menginventarisir Wajib Pajak Bendahara Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 38/PJ/2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 TAHUN 2011
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 TAHUN 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 40/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 40/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung pengembangan dan perbaikan proses penerimaan dan pengolahan SPT yang lebih terotomasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 40/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 41/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 41/PJ/2011 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2011 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 41/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 15/PJ/2011
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAINDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 15/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 16/PJ/2011
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 16/PJ/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN 12 JUNI 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 337/KM.1/2011
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 1430/PJ/UP.53/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 1430/PJ/UP.53/2011 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 dan pengisian jabatan eselon IV yang kosong, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk mengadakan mutasi pejabat eselon IV … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 1430/PJ/UP.53/2011