Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2016 tentang Pendaftaran Dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu Dalam Rangka Pengampunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, telah ditetapkan tempat tertentu sebagai tempat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak; bahwa dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/KM.10/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 23 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/KM.10/2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 3 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016 TENTANG AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan data yang berasal dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH nomor 31 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 534/PJ.10/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 19 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN NPWP BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PDKB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pengawasan unggulan (policy recommendation) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan efektivitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 704/PJ.02/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________ 31 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MELALUI PROGRAM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 284/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 23 Desember 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI KANAL PEMBUATAN KODE BILLING DAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) nomor S-350/PJ.08/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Surat Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 335/PJ.13/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2016
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 10/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Daftar Rincian Harta dan Utang; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016