Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2016 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 18 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2016
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016 TENTANG PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERISTIWA WARIS ATAU HIBAH WASIAT DENGAN … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 25 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2016
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER – 01/PP/2016
Peraturan Pajak PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER - 01/PP/2016 TENTANG PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN PAJAK ATAS PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada prinsipnya mengatur bahwa para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili … Lanjutkan membaca PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : PER – 01/PP/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ/2016 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2016