KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2017

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 21 MARET 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2017

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ/2017

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ/2017 TENTANG STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENETAPAN TARGET RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ/2017

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 01/PJ.09/2017

Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG - 01/PJ.09/2017 TENTANG CARA VALIDASI e-FAKTUR BAGI BENDAHARA PEMERINTAH Sehubungan dengan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) secara nasional mulai 1 Juli 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 01/PJ.09/2017

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017

Peraturan Pajak SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI TAHUN PAJAK 2016 MELALUI E- FILING DAN HIMBAUAN MENGIKUTI AMNESTI PAJAK Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2017

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 28 MARET 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/KM.10/2017

Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 MARET 2017 SAMPAI DENGAN 04 APRIL 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/KM.10/2017

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ/2017

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 87/PJ/2017 TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ/2017

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 03/PJ/2017

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 03/PJ/2017

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ/2017

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENATAUSAHAAN LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan: Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan; dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ/2017

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 06/PJ/2017

Peraturan pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TATA NASKAH DINAS  DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan serta kelancaran arus komunikasi dan informasi antarunit organisasi, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, telah … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 06/PJ/2017