KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR  : 2 TAHUN 2023NOMOR  : 2 TAHUN 2023

KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR  :  1017 TAHUN 2023NOMOR  :       2 TAHUN 2023NOMOR  :       2 TAHUN 2023TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR  : 2 TAHUN 2023NOMOR  : 2 TAHUN 2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 25/BC/2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 25/BC/2023TENTANGTATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MELALUI BARANG KIRIMANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 25/BC/2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 137 TAHUN 2023TENTANGOPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang : bahwa ketentuan mengenai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam perdagangan internasional, meningkatkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 24/BC/2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 24/BC/2023TENTANGTATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUSDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan pendayagunaan dan kriteria sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) bagi badan usaha … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 24/BC/2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 27/BC/2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 27/BC/2023TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DENGAN CARA SELAIN DIEKSPORDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dengan cara selain diekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 27/BC/2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 172 TAHUN 2023TENTANGPENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAMTRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 164 TAHUN 2023TENTANGTATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARIUSAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKIPEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHAUNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi wajib pajak atau … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 162 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 145/PMK.06/2021 TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARIBARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk penyelesaian uang pengganti, perlu menambahkan barang sita eksekusi yang merupakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 157 TAHUN 2023TENTANGTATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTUYANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEANDAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAHPABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUKKEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 154 TAHUN 2023TENTANGPENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANGDI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2023