KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141 TAHUN 2024TENTANGHARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUARMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.4/2024TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 28 TAHUN 2024TENTANGPENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASALMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, telah ditetapkan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal; bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2024
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 1 TAHUN 2024TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 6/PJ.09/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKANSehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 (PMK-136) yang mengatur bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit baru dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 5/PJ.09/2024TENTANGIMPLEMENTASI NASIONAL INTERKONEKSI MODUL PEMBERITAHUAN JASA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PJKEK)Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Sosialisasi Implementasi Nasional Interkoneksi Modul Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan Aplikasi eFaktur, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Badan Usaha/Pelaku Usaha (BU/PU) di KEK yang akan memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut harus terlebih dahulu membuat dokumen … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ.09/2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 4/PJ.09/2024TENTANGIMBAUAN KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG PADA TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKANSehubungan dengan berakhirnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan per tanggal 30 Juni 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 20 FEBRUARI 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.10/KF.4/2024
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2024TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 3/PJ.09/2024TENTANGPERLUASAN KANAL LAYANAN LUPA EFINDalam rangka peningkatan layanan lupa EFIN kepada Wajib Pajak, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Layanan lupa EFIN melalui Kring Pajak pada kanal Twitter/X @Kring_Pajak dialihkan ke kanal email lupa.efin@pajak.go.id mulai tanggal 5 Februari 2024.2.Sehubungan dengan hal tersebut, layanan lupa EFIN yang dapat diakses oleh Wajib Pajak melalui kanal sebagai berikut:Wajib Pajak … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2024