KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/2000

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.04/2000 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI DESAIN TAHUN 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu dilakukan perubahan mengenai penetapan masa berlakunya Benda Meterai cetak tindih tahun 2000 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 tentang Bentuk, Ukuran, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 Ditetapkan tanggal 3 Juli 2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 Ditetapkan tanggal 3 Juli 2002 BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  : bahwa untuk meningkatkan keamanan terhadap benda meterai dari tindakan pemalsuan, perlu mengubah disain benda meterai tahun 2000; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 Ditetapkan tanggal 3 Juli 2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.01/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.01/2002 TENTANG PERUBAHAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR GULA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program restrukturlsasi Industri gula nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan petani tebu dan konsumen gula, dipandang perlu mengubah tarip bea masuk atas impor gula; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.01/2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.53/2002

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.53/2002 TENTANG KERTAS METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diatur bahwa Bea Meterai atas Dokumen dilunasi dengan cara : menggunakan Benda Meterai; menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Benda Meterai yang digunakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.53/2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 367/KMK.01/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 367/KMK.01/2002 TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 350/KMK.01/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa pemberian keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor bukan baru untuk daerah Propinsi Irian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 367/KMK.01/2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.53/2005q

Peraturan Pajak 6 April 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.53/2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 15/PMK.03/2005 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan foto kopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran Warna Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005. Beberapa hal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.53/2005q

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.53/2003 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai milik Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban antara lain sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/KMK.03/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/KMK.03/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut terdapat kekeliruan, maka dengan ini dilakukan ralat sebagai berikut : Pasal 3 huruf … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/KMK.03/2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.01/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.01/2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/KMK.01/2001 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 409/KMK.01/2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.53/2002

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.53/2002 TENTANG PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan fotokopi Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai Disain Tahun 2002 tertanggal 19 September … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.53/2002