Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.07/2018 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.07/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.52/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.52/1994 TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.04/1994 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989. Keputusan Menteri Keuangan yang baru ini agar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.52/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.752/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.752/1994 TENTANG PENCEGAHAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, daluwarsa hak untuk menagih pajak tercegah antara lain "telah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat Paksa". Berarti bahwa daluwarsa penagihan pajak tidak dapat dicegah dengan jalan mengeluarkan Surat Teguran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.752/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.7/1994 TENTANG PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 79) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat menimbulkan ketergantungan antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya dalam bentuk yang semakin beragam. Ketergantungan tersebut disebabkan adanya keterkaitan yang ditimbulkan karena adanya hubungan kepemilikan/penguasaan, hubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1994 TENTANG TINDAK LANJUT LP2 DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC (SERI PEMERIKSAAN - 80) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai kelanjutan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-36/PJ1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Pemindahan Wajib Pajak Perusahaan Go Public ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/1994 TENTANG PENEGASAN TERHADAP HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN BERKENAAN DENGAN PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTERISASI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PADA UNIT KERJA PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK. (SERI PEMERIKSAAN - 81) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-01/PJ.7/1994 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.24/1995 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ.24/1994 tanggal 28 Desember 1994 mengenai Penambahan dan Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Pajak. Sehubungan dengan hal itu dengan ini disampaikan penjelasan dan instruksi sebagai berikut : Bentuk Formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.24/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 01/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-36/PJ/1994 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memudahkan penyusunan rencana penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak Perusahaan Go Public … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.112/1995 TENTANG TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan surat Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara tanggal 31 Agustus 1994 Nomor S-93/WPJ.01/BD.03/1994 perihal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018