Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk peningkatan pelayanan jasa hukum dan pelayanan keimigrasian, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 25/PJ/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 25/PJ/2015 TENTANG PENUNJUKAN PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI YANG DAPAT MENYALURKAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat Direktur PT Achilles Advanced Systems tanggal 4 November 2014 perihal Pemohonan PT Achilles Advanced Systems Menjadi Penyedia Jasa Aplikasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 25/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 02/PJ/2015 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG DALAM RANGKA UJI COBA MOBILE TAX UNITDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa masih terdapat daerah-daerah yang terkena faktor demografis sulit dijangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun kantor Pelayanan penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-03/PJ/2015
Peraturan Pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-03/PJ/2015 TENTANG KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan. B. Maksud dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-03/PJ/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2015
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 Tahun 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 Tahun 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2015
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya; b. bahwa dalam rangka menjamin … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2015
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa dengan teIah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 TAHUN 2012tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan; b. bahwa dengan telah ditetapkannya … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-31/PJ/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-31/PJ/2015 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA INSTANSI VERTIKAL DlREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DlATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.2/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DlREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014tentang Organisasi dan Tata … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-31/PJ/2015
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KMK.03/2015
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KMK.03/2015 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KMK.03/2015
SURAT EDARAN NOMOR SE-13/PJ/2015
Peraturan Pajak SURAT EDARAN NOMOR SE-13/PJ/2015 TENTANG VALIDASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERKAIT DENGAN PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya ketentuan terkait dengan proses validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE-13/PJ/2015