Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.04/1998 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional; bahwa sehubungan dengan hal tersebut … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.6/1999 TENTANG HASIL RAPAT KOORDINASI REGIONAL TIM INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Regional Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan secara berturutan mulai dari Biak (Wilayah Maluku dan Irian Jaya) Sampit (Wilayah Kalimantan), Manado (Wilayah Sulawesi), Medan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.6/1999 TENTANG DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Diminta Saudara mengirimkan data tunggakan PBB sektor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/2001 TENTANG LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB AKHIR TAHUN FISKAL 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah berakhirnya tahun fiskal 2000, diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun fiskal 2000 (sampai dengan Desember 2000), dan laporan pencairan tunggakannya sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.6/1999 TENTANG INVENTARISASI OBYEK PAJAK PBB BANK BEKU OPERASI (BBO) DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkaitan dengan adanya Keputusan Bank Indonesia mengenai Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.6/1999 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-35/PJ.6/1999 TANGGAL 2 JUNI 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.6/1999 tanggal 2 Juni 1999 hal Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB Dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.6/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-26/PJ.6/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.6/1999 tanggal 23 April 1999 hal Petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.6/1999 TENTANG PEMBETULAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 KANWIL I, III, VII, VIII, XIV, XV DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Pembetulan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 Kanwil I, III, VII, VIII, XIV, XV DJP dengan penjelasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.6/1999 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN HASIL BERSIH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE-23/PJ.6/1999 TANGGAL 23 APRIL 1999 UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pengertian Hasil Bersih dalam pengenaan PBB Sektor Kehutanan, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Hasil … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.6/1999 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 yang dihimpun oleh Direktorat PBB sampai dengan bulan Juni 1999 (Triwulan I), dengan ini disampaikan evaluasinya sebagai berikut : Perbandingan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1999