PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 19/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 19/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang    :  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 19/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 18/PJ/2025 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :     bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu menindaklanjuti data konkret; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta akuntabilitas dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-16/PJ/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 15/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 15/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -13/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER -13/PJ/2025 TENTANG PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS CHARTER)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, meningkatkan hubungan saling percaya antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -13/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 8/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 8/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 4/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 4/PJ/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2020 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang    :     bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 4/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 3/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 3/PJ/2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 3/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 1/PJ/2025TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2025