PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum perseroan terbatas yang transparan, efektif, akuntabel, dan tertib administrasi, serta kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas penatausahaan piutang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025