Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.41/1996 TENTANG PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BERBENTUK WARISAN YANG BELUM TERBAGI (SERI PPh UMUM NOMOR 27) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan berkenaan dengan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi Warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud Pasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.41/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.43/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.43/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR12) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 600/KMK.04/1995 tanggal 14 Desember 1995 tentang "Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.43/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ.1/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 16/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dengan adanya beberapa perubahan peraturan tentang tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.24/1995 tentang Bentuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.4/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (SERI PPh PS. 23 NOMOR 7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 oleh kantor cabang suatu badan usaha, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.4/1996 TENTANG BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan batas akhir pelunasan PPh Pasal 29 berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 adalah selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.4/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pelunasan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, dipandang perlu mengintensifkan pelaksanaan pemberian bantuan pembinaan Keluarga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.42/1996 TENTANG PENATA USAHAAN SETORAN BANTUAN DALAM RANGKA KEP.PRES 90 YANG MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya Wajib Pajak yang melakukan penyetoran bantuan dalam rangka Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), bersama ini disampaikan petunjuk penata usahaannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.4/1996 TENTANG SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1995 YANG DISAMPAIKAN TANGGAL 1 APRIL 1996 (SERI PPh UMUM NO.29) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar perlakuan atas SPT Tahunan PPh Tahun 1995 yang disampaikan tanggal 1 April 1996 ke Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.4/1996