KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 221/KMK.01/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/KMK.01/1995 TENTANG JADUAL PENURUNAN TARIP BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, dipandang perlu menetapkan jadual penurunan tarip bea masuk dan bea masuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 221/KMK.01/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.9/1995

Peraturan Pajak 24 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.9/1995 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.04/1995 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud dengan imbalan bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.9/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/KMK.04/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PIHAK- PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA DALAM BENTUK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ("BUILT OPERATE AND TRANSFER")MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/KMK.04/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.24/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.24/1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-78/PJ.1/1996 TANGGAL 15 JULI 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-78/PJ.1/1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.1/1996 tentang Perubahan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.24/1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.04/1995 TENTANG PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA  DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.04/1995

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 126/PJ.313/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 126/PJ.313/1996 TENTANG PPh PASAL 23 ATAS KOMISI AGEN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat saudara tanggal 19 Juni 1996 perihal PPh Pasal 23 Atas Komisi Agen, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat saudara disebutkan bahwa perusahaan saudara melakukan penjualan melalui distributor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 126/PJ.313/1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 251/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 251/KMK.04/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1995

Peraturan Pajak 5 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.4/1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 633/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penggantian atau Imbalan sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.4/1995

Peraturan Pajak 6 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.4/1995 TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN HASIL PRODUKSI ROKOK (SERI PPh PASAL 22 NO. 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian pemungutan PPh Pasal 22 atas hasil produksi rokok bagi Wajib Pajak yang mengadakan transaksi pembelian dengan industri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.4/1995