Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.010/2018 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.010/2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2018
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 23/PJ/2018 TENTANG BENTUK, WARNA, UKURAN DAN PEDOMAN PELEKATAN DAN/ATAU PEMASANGAN TANDA PENGAMAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12B ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ/2018
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ/2018
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.04/1994TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pelaksanaan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta sehubungan dengan adanya kebijaksanaan berupa pemberian fasilitas perpajakan terhadap impor dan atau pemberian fasilitas perpajakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak tertentu di daerah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.04/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1994 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PPN ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PENGUSAHA ROKOK K-1000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya keragu-raguan mengenai status Pengusaha rokok golongan K-1000, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.05/1983 tanggal 14 Juni … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.54/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.54/1994 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP FAKTUR PAJAK FIKTIF DAN PEMBERIAN BANK GARANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian restitusi PPN, dengan tidak mengabaikan kewaspadaan dalam pengawasan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran, terakhir SE No.08/PJ.5/1994 tanggal 10 Maret 1994. Dalam pelaksanaannya ternyata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.54/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH DUA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.52/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.52/1994 TENTANG PERMASALAHAN MENYANGKUT PENGISIAN LAMPIRAN SPT MASA PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.52/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang permasalahan menyangkut pengisian lampiran SPT Masa PPN, dikemukakan variasi dari permasalahan dan pedoman penyelesaiannya. Pada pelaksanaannya masih banyak lagi kasus-kasus yang merupakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.52/1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH TIGA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1994