Peraturan Pajak 17 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH TIGA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998 TENTANG PENETAPAN HARGA GULA PASIR PRODUKSI DALAM NEGERI DAN GULA PASIR IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa kebijaksanaan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri maupun harga gula pasir impor, dimaksudkan untuk kepentingan stabilisasi harga, meningkatkan gairah petani untuk menanam tebu serta untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.52/1998 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung banyaknya surat-surat yang kami terima baik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak maupun dari Pimpinan Rumah Sakit mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggantian biaya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.51/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.51/1998 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-28 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.51/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.51/1995
Peraturan pajak 24 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.51/1995 TENTANG PENGENAAN PPnBM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI : PPN 9 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 274/KMK.04/ 1995 tanggal 28 Juni 1995 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/1995
Peraturan pajak 1 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.53/1995 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA CONSUMER CREDIT, CREDIT CARD, DAN DEBIT CARD (SERI PPN 24-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai perlakuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru atas usaha jasa consumer credit, credit card, dan debit card, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 2 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan masih adanya keragu-raguan penafsiran apakah gaplek termasuk Barang Kena Pajak atau bukan, dengan ini ditegaskan bahwa gaplek termasuk dalam pengertian Ubi kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3474/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3474/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Nopember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, perpanjangan masa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3474/PJ.51/1997