Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 SEPTEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 13 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.51/2000 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-37 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Empat IKAPI yang memuat daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.51/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 22 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN 1 DENGAN 5 SE-18/PJ.51/2000 TANGGAL 22 JUNI 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya usulan penyempurnaan dari beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM Atas Kendaraan Angkutan Umum dan Surat Keterangan Bebas (SKB) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.52/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.52/1999 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999 TANGGAL 8 APRIL 1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.52/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.51/1999 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-31 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Delapan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.51/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.04/2000 TENTANG DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU BUATAN LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas produk hasil tembakau … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.04/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.532/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.532/1999 TENTANG PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhanan untuk kapal jalur pelayaran internasional dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.532/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.531/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.531/1999 TENTANG BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.51/1997) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak berjalan lancar dan mendorong terjadinya penjualan rumah (RS/RSS) secara tunai atau melalui cicilan bertahap yang disediakan oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.531/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/1999 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR MUSIM GILING 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti surat kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-01/PJ.51/1999 tanggal 18 Mei 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 282/Kpts-IX/1999 tanggal 7 Mei 1999, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1999