Kategori: Surat Direktur Jendral Pajak

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3457/PJ.51/1997 TENTANG FAKTUR PAJAK GABUNGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 14 November 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3457/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3472/PJ.51/1997 TENTANG KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN SARANA IBADAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 November 1997 perihal permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembangunan sarana ibadah, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diteliti ternyata dokumen Surat/Kontrak Pemborongan Pekerjaan atas pembangunan "Gereja Kristus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3472/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3474/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Nopember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, perpanjangan masa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3474/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1910/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Juni 1996 perihal Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal angka 6 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1910/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1911/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERSEWAAN KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1911/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3475/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIPOTONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam asal 1 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3475/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1912/PJ.532/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Mei 1996 dan surat Saudara tanggal 15 Januari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan atas permasalahan perusahaan Saudara sebagai berikut : 1. Permasalahan perusahaan Saudara sebelumnya sudah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1912/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1917/PJ.532/1996 TENTANG TARIF EFEKTIF PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1917/PJ.532/1996