Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.52/2001 TENTANG PENEGASAN PERMINTAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK OLEH PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ.5/2001 tentang konfirmasi Faktur Pajak oleh Fungsional pemeriksa dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut: Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 743/PJ/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 743/PJ/2001 TENTANG PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-741/PJ./2001 TANGGAL 7 DESEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-741/PJ/2001 Tanggal 7 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, sebagai aturan pelaksanaan Pasal 3 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 743/PJ/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.31/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.31/2003 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.31/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.43/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.43/2001 TENTANG PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.43/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/2001 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 dengan penjelasan sebagai berikut: Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 disusun berdasarkan potensi dan realisasi masing-masing … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.01/2007 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/2003 TENTANG MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 0-03) dengan mengingat adanya tenggang waktu pencetakan dan pengiriman Surat Edaran tersebut, perlu diatur mengenai masa transisi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.34/2001 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BELANDA DALAM MASA TRANSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan renegosiasi P3B RI Belanda dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.10/2000 tanggal 9 November 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Sehubungan dengan Penghentian P3B Indonesia Belanda (Seri P3B … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 755/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 755/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-754/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 755/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 757/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 757/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 757/PJ./2001