Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.53/2002 TENTANG KERTAS METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diatur bahwa Bea Meterai atas Dokumen dilunasi dengan cara : menggunakan Benda Meterai; menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Benda Meterai yang digunakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.53/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.01/2007 TENTANG BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berbasis karyawan sesuai dengan PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007, dengan ini disampaikan penjelasan alokasi dana Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) untuk Kegiatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ./2005
Peraturan Pajak 2 Februari 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ./2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ./2007 TENTANG TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ.6/2006, tanggal 19 April 2006 tentang Pengenaan PBB atas Asset PT Pertamina (Persero) dari Kegiatan Usaha Hilir dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/2005
Peraturan Pajak 11 Februari 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.43/2005 TENTANG PENEGASAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEMEGANG KAS SEBAGAI PEMOTONG DAN ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai kewajiban Pemegang Kas pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memotong dan atau memungut Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/2005
Peraturan Pajak 11 Februari 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.52/2005 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta dalam rangka persiapan penyederhanaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dipandang perlu untuk melaksanakan registrasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.04/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.04/2007 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menyempurnakan kebijakan Pemeriksaan khusus serta untuk meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan khusus dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai kebijakan pemeriksaan khusus yaitu : UMUM Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hal analisis risiko (risk based audit) terhadap data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.04/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.04/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.04/2007 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegaiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.04/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ./2007 TENTANG PENYERAGAMAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bahwa berdasarkan polling yang dilakukan oleh polling center yang telah dipresentasikan hasilnya dalam Rapim tanggal 26 April 2007 yang lalu, dengan ini disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat diperlukan. Untuk lebih terasa adanya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.04/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.04/2007 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.04/2007