Peraturan Pajak 21 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ./2005 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-68/PJ/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.6/2003 TENTANG LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan upaya pencairan tunggakan PBB dan BPHTB sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.6/2003 tanggal 24 Juni 2002 tentang 100 Penunggak Terbesar PBB dan BPHTB dan SE-10/PJ.6/2003 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ./2005
Peraturan Pajak 21 Maret 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-51/PJ/2005 dan KEP-13/PB/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.22/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.22/2003 TENTANG PENYEMPURNAAN PEDOMAN PEMBUATAN MONOGRAFI FISKAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diperlukannya data Monografi Fiskal yang lebih akurat, aktual, dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran potensi suatu Wilayah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Pembuatan Monografi Fiskal menjadi sebagai berikut : Untuk keseragaman dalam pembuatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.22/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.51/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 273/PJ.1/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 273/PJ.1/2002 TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dengan ini diberitahukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 273/PJ.1/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 327/PJ/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 327/PJ/2002 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.24/2000 TENTANG PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 327/PJ/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.41/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.41/2003 TENTANG PENYEMPURNAAN SE-27/PJ.52/2002 TENTANG LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka penyeragaman Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor Ritel/Perdagangan Eceran, dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dan Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur PPh dan Direktur PPN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.41/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.7/2003 TENTANG SISTEM PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengawasan administrasi dan evaluasi hasil pemeriksaan pajak maka telah diberlakukan Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak yang diaplikasikan pada KPP di seluruh Indonesia. Dalam penerapannya sistem pengawasan ini disebut dengan Monitoring Surat Perintah Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/2003 TENTANG PENYEDERHANAAN PEMERIKSAAN SPT PPN LEBIH BAYAR DARI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU (SERI PEMERIKSAAN 02-03) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang menyampaikan Surat Penberitahuan Masa PPN Lebih Bayar dan mengajukan restitusi, perlu diatur tata cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2003