PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 209/PMK.03/2021TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak kriteria tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;bahwa Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 210/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN INOVASINASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan jenis … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 212/PMK.02/2021TENTANGREKENING MINYAK DAN GAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna menampung setoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas, penyelesaian kewajiban pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas, serta pengeluaran dana-dana lainnya, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah membuka Rek … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2021TENTANGPENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DANBATUBARA MELALUI SINERGI PROSES BISNIS DAN DATA ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :     bahwa untuk optimalisasi penerimaan negara dibutuhkan penguatan pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMK-3/KM.10/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR KMK-3/KM.10/2022TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 12 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 2022MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMK-3/KM.10/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 192/PMK.010/2021TENTANGTARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU,ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRISDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan secara terencana, adil, dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 226/PMK.03/2021TENTANGPEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKANDALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGISUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAKPENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.03/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 24/PJ/2021TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANUNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta bentuk dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 26/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 26/PJ/2021 TENTANGTATA CARA PEMUNGUTAN BEA METERAIDALAM HAL TERJADI KEGAGALAN SISTEM METERAI ELEKTRONIKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemungutan Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemungutan Bea Meterai dalam Hal Terjadi Kegagalan Sistem Meterai Elektronik; Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 26/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 13/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 13/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2021TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS SUBUNITORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAKINSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 13/PJ/2021