PENGUMUMANNOMOR PENG - 22/PJ.09/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINSITRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025Sehubungan dengan pengumuman kami sebelumnya nomor PENG-21/PJ.09/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Masa Transisi Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian SPT Masa PPh Pasal … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 22/PJ.09/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 37/PJ/2026TENTANGKEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 dilakukan dengan menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; bahwa dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/MK/PK/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11/MK/PK/2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/MK/PK/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 21/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 21/PJ.09/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025Sehubungan dengan masih berlangsungnya masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) sebagai bagian dari transformasi dan modernisasi administrasi perpajakan, serta untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 21/PJ.09/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/MK/BC/2025 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor; bahwa dalam rangka standardisasi satuan Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/MK/BC/2026
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2026
PERATURAN WALI KOTA SEMARANGNOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketetentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 FEBRUARI 2026 SAMPAI DENGAN 3 MARET 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/MK/EF.2/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 20/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 20/PJ.09/2026 TENTANG PENGGUNAAN CORETAX FORM UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI STATUS NIHIL Dalam rangka mendukung pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status SPT Tahunan Nihil. Coretax Form … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 20/PJ.09/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 19/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 19/PJ.09/2026 TENTANG GANGGUAN LAYANAN KRING PAJAK 1500200Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada kanal telepon layanan Kring Pajak 1500200, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kanal telepon Kring Pajak 1500200 mengalami kendala teknis tidak dapat menerima panggilan sejak Rabu, 18 Februari 2026 sehingga berdampak pada operasional pemberian layanan informasi perpajakan dan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 19/PJ.09/2026