Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1994 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1994 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ.6/1994 TENTANG SALINAN LAMPIRAN SK.KAKANWIL TENTANG DBKB PER-DATI II DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kebutuhan analisa dan pemantauan penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi dan besarnya NJOP atas bangunan, sebagaimana yang dituangkan dalam SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1993 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.6/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ.6/1994 TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan rencana penerimaan PBB yang selalu meningkat dan berdasarkan data klasifikasi NJOP bumi tertinggi dan terendah di seluruh Indonesia yang ada di Kantor Pusat Direktorat PBB Direktorat Jenderal Pajak, masih dirasakan perlunya peningkatan klasifikasi dan perimbangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.6/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.313/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.313/1994 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS WP PENGUSAHA LAPANGAN GOLF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk tentang perlakuan PPh terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha lapangan golf, sebagai berikut : Semua pengusaha lapangan golf dan atau lapangan practice golf baik yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.313/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.51/1995 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (SERI PPN 1-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan Undang- Undang nomor 11 Tahun 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.24/1995 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ.24/1994 tanggal 28 Desember 1994 mengenai Penambahan dan Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Pajak. Sehubungan dengan hal itu dengan ini disampaikan penjelasan dan instruksi sebagai berikut : Bentuk Formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 01/PJ./1995 TENTANG PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan, dipandang perlu untuk menetapkan penghitungan dan tata cara pengembaliannya; bahwa oleh karena itu, perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan tersebut … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ./1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KMK.01/1995 TENTANG PENCABUTAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI TUJUAN EKSPOR (EPTE) ATAS NAMA PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 341/KMK.05/1994 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Nomor 431/SMIP-EXIM/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994, PT. Sumber Mas Indah Plywood telah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KMK.01/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KMK.04/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 832/KMK.00/1989 TENTANG PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994, atas penyerahan rumah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KMK.04/1995