Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.4/1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (SERI PPh PASAL 25-2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, yang telah disampaikan kepada Saudara, dengan ini diberikan beberapa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.4/1995 TENTANG BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM NO. 1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Badan-badan dan Pengusaha Kecil yang menerima Harta Hibahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.41/1995 TENTANG PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NO. 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) naskah perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina Hiswana Migas : PER-33/PJ/1994 ---------------------- , tanggal 2 Juli 1994 dan KEPMEN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.43/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.43/1995 TENTANG BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 605/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, yang merupakan petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.43/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.24/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR STP DAN SKP PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Februari 1995 tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1995 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS PERAIRAN PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-54/PJ.7/1988, tanggal 25 Juli 1988 perihal PBB atas Objek Pajak Perum Pelabuhan, dengan ini disampaikan Petunjuk Pengenaan PBB atas Perairan Pelabuhan sebagai berikut: Dalam Surat Edaran ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.6/1995 TENTANG LAMPIRAN SK.KAKANWIL DJP TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan belum seragamnya bentuk Lampiran II dan Lampiran V Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP yang dikirimkan oleh para Kepala Kantor Pelayanan PBB, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1995