Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/KMK.05/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 488/KMK.05/1996 TANGGAL 31 JULI 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokuman dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomiaan; Bahwa peningkatan kelancaran arus barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/KMK.05/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1997 TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PBB DALAM RANGKA SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-31/PJ.6/1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 62/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ/1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN REALISASI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nama RUU Badan Peradilan Perpajakan menjadi RUU Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Direktorat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/KMK.05/1997 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pengeluaran barang impor yang telah diselesaikan kewajiban pabeannya. Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/KMK.05/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.01/1997 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.01/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-14 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya buku Keenam puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/1997 TENTANG PEMERIKSAAN TERHADAP KEABSAHAN SSP LEMBAR KE-3 SEBAGAI BUKTI SETORAN PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01-97) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya berbagai informasi /laporan yang diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang adanya pemalsuan atau manipulasi terhadap SSP lembar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.24/1997 TENTANG RALAT SE-02/PJ.91/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN DENGAN EDITING/PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang butir 7 Lampiran IV-2 Surat Edaran Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh Upah Minimum Regional, perlu diatur mengenai pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLIETILENA TEREFTALAT FILM UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI PITA KASET MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Menteri Perindustrian Nomor : 1025/M/8/1995 tanggal 18 Agustus 1995; Menimbang : Untuk mendorong perkembangan industri pita kaset didalam negeri serta menjaga konsistensi kebijaksanaan Pemerintah, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/KMK.01/1997