SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2018  

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ/2018 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2018  

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 306/KMK.04/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 306/KMK.04/1997 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN NOMOR KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 162/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 telah ditetapkan pemecahan dan penghapusan beberapa Kantor Pelayanan Pajak; bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan dan penambahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 306/KMK.04/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/1997TENTANG PELAKSANAAN SISMIOP DAN REALISASI PENERIMAAN PBB S/D TRIWULAN I TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP serta penilaian individu dengan sumber dana Biaya Operasional (BO) PBB tahun anggaran 1997/1998 dalam rangka perbaikan administrasi, peningkatan pokok … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.43/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.43/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ./1997 TANGGAL 19 JUNI 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/PJ/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.43/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.53/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.53/1997 TENTANG LAPORAN HASIL PENJUALAN BENDA METERAI OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengawasan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui penjualan Benda Meterai oleh Kantor-Kantor Cabang BRI beserta unit-unit penjualan Benda Meterai, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.53/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 320/KMK.01/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 320/KMK.01/1997 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa bulk milk cooling tank beserta spare partnya merupakan barang-barang yang dapat digunakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 320/KMK.01/1997

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 128/PJ./1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 128/PJ./1997 TENTANG JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 128/PJ./1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.41/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.41/1997 TENTANG SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NO.46) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan pengadaan formulir SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 1997 beserta buku petunjuk pengisiannya dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Baik formulir SPT Tahunan PPh untuk tahun 1997 maupun Buku … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.41/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR SE – 14/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.51/1997 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-6 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kemiri kupas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR SE – 14/PJ.51/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.42/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN PPh TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPh UMUM NOMOR 47) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perkembangan dunia perasuransian serta adanya bermacam-macam produk asuransi, maka perlu diatur perlakuan Pajak Penghasilan terhadap produk asuransi sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.42/1997