KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31/KM.1/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.1/1998 TENTANG PENUNJUKAN JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 665/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Organisasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31/KM.1/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 30/KMK.04/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KMK.04/1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 telah diatur kembali ketentuan tentang besarnya Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 30/KMK.04/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 29/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 FEBRUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 29/KMK.014/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.41/1998 TENTANG PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.5/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.5/1998 TENTANG PENGENAAN PPN/PPn BM ATAS MOBIL NASIONAL (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.5/1998

PENGUMUMAN NOMOR PENG-08/PJ.41/1998

Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-08/PJ.41/1998 TENTANG KENAIKAN FISKAL LUAR NEGERI Diberitahukan kepada masyarakat pada umumnya dan mereka yang akan berangkat ke luar negeri bahwa : Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 bahwa setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-08/PJ.41/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1012/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.1012/1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah berlakunya Perjanjian Kerjasama untuk Wilayah A antara Propinsi Timor Timur dengan Wilayah Utara Australia (Celah Timor) sejak tanggal 9 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1012/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/1998 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP TAHUN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP tahun 1996/1997 di KP.PBB seluruh Indonesia dengan sumber dana BO PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 39/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 FEBRUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 39/KMK.014/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.43/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.43/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PENGHASILAN BUNGA (BUNGA DEPOSITO) TERHADAP PREMI SWAP DAN FORWARD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD, dengan ini diberikan penegasan sbb : Mekanisme deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.43/1998