1998, KUP, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.33/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.33/1998 TENTANG PEMBATALAN SK PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAKYANG MENGAJUKAN KEBERATAN/BANDING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan menunjuk Pasal 34 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.33/1998

1998, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.431/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.431/1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-120/MEN/1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Peningkatan Upah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.431/1998

1998, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/1998 TENTANG LAPORAN/PEMBERITAHUAN BULANAN PEJABAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diberlakukan mulai 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pengesahan/persetujuan Surat Keputusan Bersama antara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1998

1998, keputusan menteri keuangan, Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 345/KMK.05/1998

Peratuaran Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.05/1998 TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT PANAREC MAGNETIC YANG TERLETAK DI JALAN RUNGKUT III/15, KELURAHAN KUTISARI, TENGGILIS, MEJOYO SURABAYA, JAWA TIMUR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Panarec Magnetic … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 345/KMK.05/1998

1998, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Berkenaan dengan adanya penambahan ruas tol baru, dipandang perlu untuk meninjau kembali klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-18/PJ.6/1997 tanggal 11 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1998

1996, keputusan menteri keuangan, Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC) DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DIATAS DISC (LASER DISC) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/KMK.04/1992 tanggal 10 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/KMK.04/1996

1998, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.6/1998TENTANG PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PELUNASAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perkembangan situasi moneter dan ekonomi yang kurang menggembirakan saat ini, maka pelaksanaan pemungutan PBB diperkirakan akan menemui hambatan. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 yang makin meningkat, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1998

1998, keputusan menteri keuangan, PPh

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 JULI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998

1995, KUP, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1995

Peraturan Pajak 31 Maret 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.7/1995 TENTANG KERAHASIAAN BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK. (SERI PEMERIKSAAN 83) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, bank merupakan badan yang ditentukan melakukan kewajiban perpajakan, baik sebagai Wajib Pajak maupun sebagai Pemungut atau Pemotong Pajak. Dalam menjalankan usaha dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1995