1995, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, PPh

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 43/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok kretek oleh industri rokok kretek, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1995

1997, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 494/PJ.421/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 494/PJ.421/1997 TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Agustus 1997 yang kami terima tanggal 15 Agustus 1997 perihal Permohonan Pembebasan Pajak atas Pembentukan Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dengan kelengkapan data yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 494/PJ.421/1997

1995, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1995

Peraturan Pajak 22 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.43/1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SERI PPh PASAL 23/ PASAL 26 NOMOR 6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1995

1995, keputusan menteri keuangan, PPh

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 221/KMK.01/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/KMK.01/1995 TENTANG JADUAL PENURUNAN TARIP BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, dipandang perlu menetapkan jadual penurunan tarip bea masuk dan bea masuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 221/KMK.01/1995

1997, keputusan menteri keuangan, Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.014/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 16 NOVEMBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.014/1997

1995, keputusan menteri keuangan, PPN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 222/KMK.01/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.01/1995 TENTANG JADUAL PENURUNAN TARIP BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi kendaraan bermotor dalam negeri, dipandang perlu menetapkan jadual penurunan tarip bea masuk dan bea masuk tambahan secara bertahap untuk impor kendaraan bermotor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 222/KMK.01/1995

1997, keputusan menteri keuangan, Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 NOPEMBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1997

1995, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.9/1995

Peraturan Pajak 24 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.9/1995 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.04/1995 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud dengan imbalan bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.9/1995

1997, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3238/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3238/PJ.51/1997 TENTANG BUKU PERKULIAHAN YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 dan Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3238/PJ.51/1997