Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.05/1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen, dipandang perlu mengatur tata cara pemeriksaan pabean atas barang ekspor dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.05/1996
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994
Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994
PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995
Peraturan Pajak 14 Juni 1995 PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dengan ini diumumkan sebagai berikut : Terhitung sejak tanggal 16 Mei 1995, dokumen yang semula terutang Bea Meterai sebesar Rp. … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 134/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 134/PJ.311/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengemukakan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 134/PJ.311/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.9/1998 TENTANG RALAT LAMPIRAN SE-03/PJ.9/1998 PERIHAL SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menyusuli Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.9/1998 tanggal 28 Mei 1998, bersama ini kami sampaikan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-107/PJ/1998 tanggal 26 Mei 1998, berupa contoh lembar 1 SSP menggantikan contoh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 16 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KE EMPATPULUH SATU IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ke empatpuluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1826/PJ.52/1996 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK SEBELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Juni 1996, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak pelanggan Saudara semula tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena berpendapat bahwa jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.42/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.42/1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.42/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Direktorat PBB, penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan Triwulan I 1998 adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realisasi penerimaan PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998