Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1994 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menentukan perwakilan organisasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.04/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 619/KMK.014/1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1995
Peraturan Wajib Pajak 31 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.4/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-TASPEN (SERI PPh PASAL 21 NO. 6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) No.: S-252/PJ.43/1995 tanggal 5 Juli 1995 perihal seperti … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 257/PJ.1/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 257/PJ.1/1998 TENTANG PEMANFAATAN TELEPON MELALUI VSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa saat ini sedang dilaksanakan uji coba sarana integrasi jaringan telepon VSAT ke jaringan sentral telepon PABX Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu bersama ini dilampirkan daftar pengguna peserta nomor telepon Kantor/Unit … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 257/PJ.1/1998