Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.6/1998 TENTANG PEMBAYARAN PBB DALAM MATA UANG SELAIN RUPIAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL, DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran PBB dalam mata uang selain Rupiah bagi Wajib Pajak Dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Cairo, Mesir, pada tanggal 13 Mei 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1981/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1981/PJ.52/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Saudara tanggal 23 Juli 1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal permohonan bantuan pembebasan Bea Masuk dan PPN impor dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1981/PJ.52/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ.24/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ.24/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1982/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1982/PJ.532/1996 TENTANG ADMINISTRATION COST PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH DAN LSWR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa kepada perusahaan afiliasi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1982/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.6/1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DENGAN PENYEBARAN SPOP KOLEKTIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP", dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.4/1996 TENTANG PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM NO. 35) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.42/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf m jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, selisih … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.42/1996