KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN 24 APRIL 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.111/1995
Peraturan Pajak 4 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.111/1995 TENTANG PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UJI COBA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menghindari kemungkinan kekurangjelasan dalam pelaksanaan uji coba Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.111/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 221/PJ./1998 TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan tiga set Keputusan Direktur Jenderal Pajak : KEP-210/PJ/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya, KEP-211/PJ/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 OKTOBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 454/KMK.014/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 224/PJ./1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 224/PJ./1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERBAIKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sejalan dengan perkembangan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka perbaikan mutu pelayanan terhadap masyarakat, perlu segera menetapkan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan tugas tersebut; bahwa dalam melaksanakan tindakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 224/PJ./1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.24/1996 TENTANG PEMBERIAN KODE MAP DAN KODE SETORAN UNTUK PPH FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN PERUBAHAN KODE MAP ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUTDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.33/1998 TENTANG PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah terjadinya huru-hara pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998, dimana oknum tak bertanggung jawab telah melakukan perusakan/pembakaran terhadap sejumlah toko dan kantor sehingga mengakibatkan kerusakan atau terbakarnya dokumen-dokumen, catatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-20/PJ.6/1998 tanggal 16 Juli 1998 perihal Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang dikaitkan dengan kewajiban pelunasan PBB, maka untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, perlu untuk mengikutsertakan peran Kantor Pemeriksaan Pajak. Sehubungan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.7/1998 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TEMPAT TERDAFTARNYA BERPINDAH DARI KPP TEMPAT WAJIB PAJAK SEMULA TERDAFTAR KE KPP LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka upaya untuk menjaga tertib administrasi dan untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan berpindahnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 6 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.53/1995 TENTANG CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN TANPA SANKSI DALAM MASA TRANSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-03/PJ.53/1995 tanggal 5 September 1995 perihal Cara Pelunasan Sementara Bea Meterai, bersama ini disampaikan penjelasan tambahan bahwa pemeteraian kemudian tanpa sanksi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.53/1995