Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 219/PJ./1997 TENTANG PENCETAKAN FORMULIR BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan khususnya mengenai pencetakan formulir BPHTB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penggandaan formulir BPHTB untuk Triwulan IV Tahun 1997/1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 219/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.45/1995
Peraturan Pajak 6 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.45/1995 TENTANG PENGIRIMAN URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN YANG MENDEKATI TANGGAL JATUH TEMPO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Surat Uraian Pemandangan Keberatan hendaklah dibuat dan dikirimkan ke Kantor Pusat atau Kantor Wilayah DJP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-11/PJ.22/1987 tanggal 26 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.45/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2779/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2779/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SARANA OLAH RAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2779/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 221/PJ./1997 TENTANG PENUNJUKAN UNIT-UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tanggal 1 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2778/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2778/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994, menetapkan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2778/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995 TENTANG PEGANGAN PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penyusunan Norma Penghitungan Neto berdasarkan pegangan yang ditetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505/KMK.04/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH PENDUDUK INDONESIA DARI SUMBER PENGHASILAN DI TAIWAN DAN OLEH PENDUDUK TAIWAN DARI SUMBER PENGHASILAN DI INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Pajak atas penghasilan yang diterima … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/1997 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-04/PJ.7/1997 TANGGAL 5 MEI 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/1997 tanggal 5 Mei 1997 hal Pemeriksaan Terhadap Keabsahan SSP Lembar ke-3 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 223/PJ./1997 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-222/PJ/1997 TANGGAL 24 DESEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-222/PJ/1997, tanggal 24 Desember 1997, tentang Penundaan Masa Berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995 TENTANG TATA LAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, perlu diatur tata laksananya dengan Keputusan Menteri Keuangan; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995