Peraturan Pajak 9 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.13/1995 TENTANG PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.24/1995 tanggal 28 April 1995 perihal Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan dimana pada angka 3 ditentukan supaya masing-masing Kantor Pelayanan Pajak melakukan penggandaan sendiri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.13/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.014/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PA JAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 DESEMBER 1997 SAMPAI DENGAN 4 JANUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.014/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1997 TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan Keputusan Presiden. Mengingat : Pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.7/1996 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 06-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dua tujuan, yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.432/1995
Peraturan pajak 28 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ.432/1995 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. S-428/PJ.432/1995 tanggal 5 Desember 1995 perihal Tindak lanjut Pertemuan tanggal 11 Juli 1995, yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.432/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 203/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 203/PJ.32/1996 TENTANG MOHON KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN RESTITUSI PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara tanggal 25 September 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Permasalahan yang Saudara ajukan dalam surat tersebut adalah : a. Sehubungan dengan berlakunya Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 203/PJ.32/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.42/1997 TENTANG CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penerapan cara perhitungan kompensasi kerugian horizontal maupun vertikal terhadap selisih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 14 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ.43/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 9)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (UU PPh) dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.43/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 204/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 204/PJ.32/1996 TENTANG MOHON DISPENSASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Oktober 1996 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan surat jawaban Direktur Jenderal Pajak Nomor S-176/PJ.32/1996 tanggal 23 September 1996, kegiatan membangun sendiri sesuai dengan Pasal 16 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 204/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 205/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 205/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG FAKTUR PAJAK YANG TIDAK LENGKAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Oktober 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa sehubungan dengan masalah tidak dicantumkannya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 205/PJ.32/1996