Peraturan pajak 28 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ.432/1995 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. S-428/PJ.432/1995 tanggal 5 Desember 1995 perihal Tindak lanjut Pertemuan tanggal 11 Juli 1995, yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.432/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.51/1998 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR BAGIAN PETANI MUSIM GILING 1998 DAN SELANJUTNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui Pabrik Gula (PG) disamping mengolah tebu milik sendiri juga mengolah tebu rakyat dengan sistem bagi hasil atas produksi gulanya yaitu 35% PG dan 65% Petani. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.05/1996 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Tempat Penimbunan Sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.05/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya krisis moneter yang dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan likuiditas bagi Wajib Pajak tertentu, dipandang perlu mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.4/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM NOMOR 43) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tanggal 20 Desember 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :704/KMK.04/1996tanggal 30 Desember 1996 tentang Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.24/1995
Peraturan Pajak 29 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.24/1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998 PRESIDEN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 29 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ.53/1995 TENTANG JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 29 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa jasa penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank, diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan jasa di bidang perbankan sebagaimana dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.53/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing, maka dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998