Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 489/PJ.311/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS UNTUK JASA AUDIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 Juli 2001 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan bahwa sehubungan dengan jasa audit yang dilaksanakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 489/PJ.311/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.6/1999 TENTANG PELAKSANAAN ANALISA PENENTUAN ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) SEBAGAI DASAR PENENTUAN NJOP TANAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menyadari akan peranan NJOP tanah yang semakin strategis untuk berbagai kepentingan, jelas menuntut suatu kualitas NJOP yang dapat di pertanggungjawabkan kewajarannya dari semua … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.75/1999 TENTANG PENAMBAHAN KOLOM PADA LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan hasil analisa atas Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (Formulir KPL.KPP 7.5-96, KPL.KPP 7.5.1-96, KPL.KW 7.5-96, KPL.KW 7.5.1-96, dan KPL.KW 7.5.3-96) yang memuat perihal Pengurangan Tunggakan Pajak yang disebabkan Pembayaran, SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 491/PJ.311/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 491/PJ.311/2001 TENTANG PENUNJUKKAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Fin-Tax/028/Ext/AAL/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa berdasarkan surat nomor: KEP-14/WPJ.06/KP.04/2001 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 491/PJ.311/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 490/PJ.343/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 490/PJ.343/2001 TENTANG DRAFT P3B RI-BELANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1833/EK/VIII/01/35 tanggal 28 Agustus 2001 perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam surat kami kepada Direktur KTJE Nomor S-170/PJ.343/2001 tanggal 24 April 2001 perihal Draft … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 490/PJ.343/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.42/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.42/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1173/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1173/PJ.52/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PPN) ATAS PEMBELIAN BARANG LOKAL UNTUK KEPERLUAN PERALATAN KANTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT. YI Nomor : xxxxxxx tanggal 21 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1173/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1194/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1194/PJ.51/2001 TENTANG PENGENAAN PPnBM UNTUK ANGKUTAN UMUM (TAKSI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 28 Juli 2001 hal Restitusi PPn BM, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan surat tersebut Saudara memohon petunjuk bagaimana cara pembebasan PPn BM untuk kendaraan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1194/PJ.51/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KMK.014/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1177/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1177/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 6 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dijelaskan bahwa : Sehubungan dengan surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1177/PJ.52/2001