Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 68/PJ.6/1999 TENTANG PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PT. INALUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 hal Penegasan Kesatuan Penetapan Pembayaran/Penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan Nomor : SE-66/PJ.6/1995 tanggal 29 November … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 68/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 522/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU MENTERI KEUANGAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 522/KMK.04/2000
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 44/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 44/PJ./2007 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 44/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.531/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.531/1999 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI KEPADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA (KOB) DI BIDANG PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.531/1999
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 45/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.95/1999 TENTANG PENANGANAN SURAT SETORAN PAJAK DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM INTERNAL CHECK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-157/a/A/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Implementasi Sistem Internal Check, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Dalam Sistem Internal Check … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 14 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.51/2000 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-38 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Lima IKAPI yang memuat daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/2000
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 46/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 46/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbal sehubungan dengan dipindahkannya Wajib Pajak tertentu ke Kantor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 46/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 69/PJ.6/1999 TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT-PBB TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk mengantisipasi rencana pemerintah tentang perubahan masa berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2000 yang dihitung mulai tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan), dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.011/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.011/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 MEI 2002 SAMPAI DENGAN 2 JUNI 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/KMK.011/2002