PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 102 TAHUN 2023TENTANGTATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN,DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDERPADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menerapkan penggunaan sistem elektronik secara mandatory dalam penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.012/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 102 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2023TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2023
PENGUMUMANNOMOR PENG – 20/PJ.09/2023
PENGUMUMANNOMOR PENG - 20/PJ.09/2023TENTANGREKRUTMEN RELAWAN PAJAKTahun ini Direktorat Jenderal Pajak memanggil mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun networking, leadership, dan experience based learning melalui program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani). Program Renjani merupakan wadah bagi seluruh Relawan Pajak yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya melakukan edukasi perpajakan bagi masyarakat secara sukarela. Program Renjani ini telah … Lanjutkan membaca PENGUMUMANNOMOR PENG – 20/PJ.09/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32/KM.4/2023TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.4/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.10/KF.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.10/KF.4/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.10/KF.4/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 16/BC/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 16/BC/2023TENTANGPENGELOLAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DITEMPAT PENIMBUNAN PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara telah diatur dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 16/BC/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/KM.4/2023TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/KM.4/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 138/BC/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 138/BC/2023TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KELIMADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Kawasan Perdagangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 138/BC/2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96 TAHUN 2023TENTANGKETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAKATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman; bahwa untuk memberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 46 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023