Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 257/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 JUNI 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 257/KM.1/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.6/2004 TENTANG PENGENAAN PBB DAN PENCETAKAN SPPT TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan cetak massal SPPT dan STTS PBB tahun 2005, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Format blanko SPPT, STTS, dan DHKP pada prinsipnya tidak mengalami perubahan, kecuali format STTS hasil … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005, telah ditetapkan Program Harmonisasi Tarif Bea masuk 2005-2010 Tahap Kedua; bahwa untuk melaksanakan program harmonisasi tarif Bea Masuk dimaksud pada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.010/2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa besarnya santunan cacat total dan cacat sebagian karena hilangnya kemampuan kerja fisik, penggantian biaya pengobatan, perawatan dan pengangkutan yang diberikan kepada pekerja/buruh serta santunan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ/2004 TENTANG KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, setiap pegawai negeri sipil wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512/KMK.03/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JUNI SAMPAI DENGAN 4 JULI 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KM.1/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan persediaan batubara di dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005; bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga produktifitas pengusahaan batubara, dipandang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.010/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 NOVEMBER 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KM.1/2004