Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ./2008 TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ./2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Data Kode Indeks Bank dan Kode Indeks Wilayah Bank Persepsi PBB, dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ./2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.04/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.04/2008 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI PULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan dilakukannya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.04/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.010/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri persenjataan di dalam negeri perlu memberikan pembebasan bea masuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.010/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.1/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JANUARI SAMPAI DENGAN 20 JANUARI 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.1/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.011/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga kacang kedelai di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, perlu menetapkan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.011/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.02/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.02/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 AGUSTUS 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.02/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi (migas) serta panas bumi peru memberikan insentif fiskal kepada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.011/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/2004 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan dikembangkannya pelaksanaan pemeriksaan pajak berbasis risiko berdasarkan analisis data yang akurat, baik dengan menggunakan data intern maupun data ektern, sehingga dapat meningkatkan mutu dan objektivitas hasil pemeriksaan Pajak dan pada akhirnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.03/2006 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 489/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 489/KMK.03/2006 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 489/KMK.03/2006