PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komite Pengawas Perpajakan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas, wewenang, jumlah anggota, dan masa kerja Komite Pengawas Perpajakan; … Lanjutkan membaca PMK – 63/PMK.09/2016
KEP – 25/PJ/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 25/PJ/2016TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf e dan Pasal 11 ayat … Lanjutkan membaca KEP – 25/PJ/2016
KMK – 151/KM.4/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/KM.4/2016 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk … Lanjutkan membaca KMK – 151/KM.4/2016
PER – 48/PJ/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca PER – 48/PJ/2015
PMK – 29/PMK.03/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk … Lanjutkan membaca PMK – 29/PMK.03/2016
PENG – 02/PJ.09/2016
PENGUMUMAN NOMOR PENG - 02/PJ.09/2016 TENTANG WASPADA METERAI TEMPEL PALSU Sehubungan dengan temuan meterai tempel palsu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Meterai tempel merupakan benda meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan merupakan pajak atas dokumen. Meterai tempel yang sah dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Pengelolaan … Lanjutkan membaca PENG – 02/PJ.09/2016
S – 743/WPJ.06/KP.0207/2010
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _________________________________________________________________________________________________________________________ 23 Desember 2010 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 743/WPJ.06/KP.0207/2010 TENTANG PENEGASAN ATAS PENJUALAN PRODUK SOFTWARE BERLISENSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 011/MI-Memo-Nov-2010 tanggal 1 November 2010 hal Permohonan Penegasan atas Penjualan Software Microsoft Bukan Obyek PPh Pasal 23, dengan ini kami sampaikan … Lanjutkan membaca S – 743/WPJ.06/KP.0207/2010
PMK – 17/PMK.07/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang … Lanjutkan membaca PMK – 17/PMK.07/2016
KMK – 02/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 19 JANUARI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 02/KM.10/2016
PER – 43/PJ/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 43/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan peningkatan … Lanjutkan membaca PER – 43/PJ/2015