SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 20/BC/2025 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A.UmumDalam rangka memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penanganan dan pelaksanaan atas putusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 20/BC/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 54/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 54/PJ.09/2025 TENTANG BATAS WAKTU AKTIVASI AKUN CORETAX DAN PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK Sehubungan dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 54/PJ.09/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/BC/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 17/BC/2025 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN OBJEK AUDIT, PENELITIAN ULANG, DAN ANALISIS TUJUAN LAIN A. UMUM Dalam rangka meningkatkan efektivitas penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/BC/2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 102 TAHUN 2025TENTANGKEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2396 TAHUN 2025TENTANG HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) DAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 19/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pusat logistik berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE -16/PJ/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE -16/PJ/2025TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat beberapa ketentuan baru mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain objek pajak yang dapat diberikan pengurangan, pencabutan atas permohonan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE -16/PJ/2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2397 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2397 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) MINYAK GORENG RAKYAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2397 TAHUN 2025