Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.03/2009 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yang tidak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.03/2009
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 06/PJ.09/2012
Peraturan Pajak 01 Agustus 2012 PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 06/PJ.09/2012 TENTANG PENCABUTAN STATUS PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Berdasarkan hasil kegiatan Registrasi Ulang PKP Tahun 2012, terhadap pengusaha sebagaimana tercantum dalam daftar pencabutan PKP di website pajak www.pajak.go.id, dicabut status pengukuhannya sebagai PKP karena tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dengan dicabutnya status … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 06/PJ.09/2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Pemghasilan atau usaha distribusi rokok … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/KM.11/2013
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/KM.11/2013 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 MARET 2013 SAMPAI DENGAN 02 APRIL 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/KM.11/2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, yang tidak dapat ditagih lagi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 69/PJ/2008 TENTANG USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTBDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 70/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 70/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengantisipasi banyaknya permohonan pendaftaran NPWP sehubungan dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-Undang Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 70/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ/2010 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai milik Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: I. Pengertian Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ/2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian jabatan eselon III yang kosong, dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Departemen Keuangan; bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.011/2010
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.011/2010