Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.011/2001
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.03/2007 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 384/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 384/PJ./2001 TENTANG PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-325/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak, sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 384/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ.6/1999 TENTANG PENYAMPAIAN COPY SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO. SE-19/PJ.32/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.32/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk dilaksanakan menyangkut bidang Saudara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 513/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 513/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 DESEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 513/KMK.014/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 291/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 291/PJ./1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa terdapat wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 291/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.42/2000
Peraturan Pajak 12 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.42/2000 TENTANG PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.42/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.03/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.03/2007 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 726/PJ.1/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 726/PJ.1/1999 TENTANG PENOMORAN STP BUNGA PENAGIHAN DAN PEMBUATAN DAFTAR PENGANTAR KEPUTUSAN PENGURANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masalah penomoran STP Bunga Penagihan dan Pembuatan Daftar Pengantar Keputusan Pengurangan, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.24/1998 tanggal 22 Desember 1998 perihal Kode … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 726/PJ.1/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 514/KMK.01/1999 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI POS TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR GARAM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Industri garam beryodium di dalam negeri, dipandang perlu untuk memberikan batasan toleransi terhadap Penyusutan berat atas Impor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/2001