Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 286/PJ/2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi pemotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito, tabungan, jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia dalam menerbitkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 286/PJ/2002
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 48/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 48/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya dan keseragaman administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 48/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 558/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 558/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 DESEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 558/KMK.014/1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 71/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 71/PJ.6/1999 TENTANG SURAT PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TH 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPKP terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat PBB yang pendanaannya bersumber dari Biaya Operasional (BO) PBB, baik yang telah di alokasikan ke Kanwil atau KP PBB maupun yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 71/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.03/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.03/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.03/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 1999 dan akan mulainya tahun 2000 maka meterai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 MARET SAMPAI DENGAN 11 MARET 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/KM.1/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 72/PJ.6/1999 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai penjabaran Pasal 15 keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa perubahan atas besarnya biaya investasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.42/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.42/2002 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.42/2002