Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.01/2003 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pemeliharaan/perawatan pesawat terbang di dalam negeri, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.01/2003
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 503/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 503/PJ./2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengawasan pemberian pengembalian kelebihan pajak tahun nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 503/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ/2003 TENTANG LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 309/PJ/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 309/PJ/2002 TENTANG LANGKAH-LANGKAH KEPEMIMPINAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN MELALUI PENEGAKAN DISIPLIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan, diperlukan penegakan disiplin di jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak di semua tingkat. Dengan ini diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 309/PJ/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/KMK.01/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.01/2006, maka terdapat perubahan nomenklatur dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/KMK.01/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 JANUARI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.1/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 531/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 531/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 531/PJ./2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata cara Pemeteraian Kemudian; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 506/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 506/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan sebagai dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 506/PJ./2001